Bougainville Merdeka 2030 menjadi agenda utama Pemerintah Otonom Bougainville dalam mewujudkan cita-cita menjadi negara yang berdaulat dan diakui secara internasional. Wilayah otonom yang berada di Papua Nugini tersebut telah menyusun peta jalan bertahap menuju pemerintahan mandiri sebelum mendeklarasikan kemerdekaan penuh pada 2030. Pemerintah Bougainville menegaskan bahwa seluruh proses akan berlangsung secara damai, berdasarkan hukum, serta menghormati hasil referendum yang telah diselenggarakan beberapa tahun lalu.
Rencana tersebut muncul melalui proposal tiga tahap yang diajukan Pemerintah Otonom Bougainville. Proposal itu memuat tahapan transisi menuju pemerintahan sendiri sekaligus menjadi dasar bagi proses kemerdekaan yang di rancang berlangsung secara bertahap. Pemerintah setempat meyakini pendekatan tersebut mampu menjaga stabilitas politik sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
Pemerintah Bougainville Perkuat Fondasi Menuju Pemerintahan Sendiri
Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mempersiapkan berbagai aspek penting hingga 1 September 2027. Selama periode tersebut, pemerintah memusatkan perhatian pada pembangunan institusi yang kuat, penyempurnaan sistem pemerintahan, peningkatan keamanan, pemeliharaan perdamaian, dan penguatan sektor ekonomi.
Toroama menilai seluruh persiapan tersebut menjadi fondasi utama agar Bougainville mampu menjalankan pemerintahan secara mandiri ketika memasuki tahap berikutnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh lembaga memiliki kapasitas yang memadai sebelum memperoleh kewenangan yang lebih luas.
Mulai 1 September 2027, Bougainville berencana memasuki fase pemerintahan sendiri. Pada tahap itu, pemerintah wilayah akan mengelola kewenangan praktis maupun konstitusional secara maksimal sesuai kerangka hukum yang berlaku. Selain memanfaatkan kewenangan yang telah di miliki, Bougainville juga akan menggunakan kewenangan tambahan sebagaimana di atur dalam Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini.
Toroama menjelaskan bahwa tahapan tersebut merupakan bagian penting dari proses menuju kemerdekaan yang telah di susun secara sistematis.
Kemerdekaan Ditargetkan Tercapai pada 2030
Dalam proposal yang di ajukan pemerintah, Bougainville menargetkan kemerdekaan resmi pada 2030. Pemerintah mendefinisikan status tersebut sebagai negara merdeka yang memperoleh pengakuan berdasarkan hukum internasional dan berdiri terpisah dari Negara Papua Nugini.
Menurut Toroama, rencana tersebut tidak hanya memberikan arah yang jelas bagi masyarakat Bougainville, tetapi juga membantu menjaga stabilitas dan perdamaian selama masa transisi. Ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati pilihan demokratis masyarakat yang telah mereka sampaikan melalui referendum.
Selain itu, proses menuju kemerdekaan melibatkan fasilitator independen. Fasilitator tersebut mengawasi konsultasi teknis antara Pemerintah Otonom Bougainville dan Pemerintah Papua Nugini agar seluruh tahapan berlangsung sesuai kesepakatan yang telah di bangun bersama.
Bendera Bougainville.
Referendum 2019 Menjadi Dasar Aspirasi Kemerdekaan
Bougainville menggelar referendum pada 2019 untuk menentukan masa depan politik wilayah tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukkan dukungan yang sangat besar terhadap kemerdekaan. Sebanyak 97,7 persen pemilih memilih opsi menjadi negara merdeka.
Walaupun demikian, hasil referendum belum otomatis menjadikan Bougainville sebagai negara baru. Sesuai ketentuan dalam Bougainville Peace Agreement, keputusan akhir tetap berada di tangan parlemen nasional Papua Nugini.
Toroama menegaskan bahwa pemerintah Bougainville selalu menghormati isi maupun semangat perjanjian damai tersebut. Ia menilai seluruh langkah yang di tempuh pemerintah tidak lahir karena dorongan emosi ataupun kepentingan politik sesaat.
Sebaliknya, pemerintah berpegang pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai komitmen yang selama ini menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Karena itu, Bougainville terus mengedepankan jalur hukum dan dialog sebagai landasan utama dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Sejumlah Kesepakatan Perkuat Proses Negosiasi
Setelah referendum berlangsung, pemerintah Bougainville dan pemerintah Papua Nugini terus melakukan konsultasi untuk mencari jalan terbaik menuju penyelesaian politik yang damai. Serangkaian pertemuan menghasilkan sejumlah dokumen penting yang menjadi pijakan proses negosiasi.
Beberapa kesepakatan tersebut meliputi Komunike Bersama pada 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Pernyataan Bersama Wabag, Pernyataan Bersama APEC, Perjanjian Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia.
Toroama menilai seluruh dokumen tersebut menunjukkan komitmen kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menjadikan konfrontasi sebagai pilihan.
Sebaliknya, Bougainville terus mendorong rekonsiliasi, kemitraan, serta transisi yang damai berdasarkan hukum dan rasa saling menghormati. Pendekatan itu di anggap mampu menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat hubungan antara kedua pihak.
Bougainville Ingin Tetap Menjalin Hubungan Baik dengan Papua Nugini
Meski menargetkan kemerdekaan, Bougainville tidak ingin memutus hubungan dengan Papua Nugini. Toroama menegaskan bahwa pemerintah tetap menginginkan hubungan yang erat dan saling menguntungkan pada masa depan.
Ia menyampaikan komitmen untuk membangun kerja sama dalam suasana persahabatan serta saling menghormati. Menurutnya, hubungan yang harmonis akan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua wilayah meskipun nantinya memiliki status politik yang berbeda.
Toroama juga mengajak seluruh masyarakat Bougainville agar tetap menjaga persatuan selama proses negosiasi berlangsung. Ia meminta warga tidak terpancing oleh berbagai dinamika politik yang muncul dan tetap memberikan kepercayaan kepada proses yang sedang berjalan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa perdamaian yang telah di bangun selama bertahun-tahun merupakan aset yang sangat berharga. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat perlu menjaga stabilitas, kesabaran, dan kebersamaan hingga seluruh tahapan menuju kemerdekaan selesai di laksanakan.
Bagi Bougainville, cita-cita menjadi negara berdaulat tidak hanya bergantung pada hasil referendum, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak menjaga dialog, menghormati hukum, serta mempertahankan perdamaian yang telah tercipta selama ini. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap proses menuju kemerdekaan pada 2030 dapat berlangsung secara aman, tertib, dan memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional.
