Pemerintah – mulai menempatkan warga terdampak bencana di Hunian Sementara (Huntara) yang tersebar di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Langkah ini menandai fase penting dalam proses pemulihan pascabencana, setelah sebelumnya ribuan warga harus bertahan di lokasi pengungsian darurat. Pembangunan Huntara tersebut bertujuan memberikan tempat tinggal yang lebih layak sekaligus mengembalikan ritme kehidupan masyarakat secara bertahap.
Sebanyak 267 unit Huntara kini siap dihuni dan tersebar di empat kabupaten, yakni Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan. Warga yang sebelumnya tinggal di tenda atau bangunan darurat mulai berpindah ke hunian dengan fasilitas dasar yang lebih memadai, termasuk ruang keluarga, sanitasi, dan akses logistik.
Peresmian Huntara oleh Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat meresmikan pemanfaatan Huntara melalui kunjungan langsung ke lokasi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan peresmian secara simbolis di Huntara Lapangan Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan kunci hunian kepada warga sebagai tanda dimulainya fase transisi dari pengungsian menuju kehidupan yang lebih stabil. Pemerintah menilai langkah ini penting agar warga tidak terlalu lama tinggal di pengungsian yang bersifat sementara dan terbatas.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian serta Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto resmikan penempatan huntara oleh korban bencana di Sumbar.
Huntara Jadi Jembatan Menuju Hunian Tetap
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pembangunan Huntara berfungsi sebagai tahap antara sebelum masyarakat menempati hunian tetap (Huntap). Pemerintah ingin memastikan warga dapat menjalani kehidupan yang lebih normal sembari menunggu proses rekonstruksi rumah permanen selesai.
Menurut Pratikno, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas ini bertugas mempercepat pemulihan infrastruktur, perbaikan fasilitas publik, serta pembangunan hunian bagi warga terdampak. Pemerintah memulai proses pemulihan dari sektor vital seperti jalan, jembatan, listrik, distribusi bahan bakar, dan tempat tinggal.
Skema Bantuan dan Dana Tunggu Hunian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Huntara merupakan salah satu solusi untuk mengurangi jumlah pengungsi, terutama bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pemerintah menyiapkan beberapa skema bantuan sesuai tingkat kerusakan rumah.
Warga dengan rumah rusak ringan dan sedang menerima bantuan biaya perbaikan berkisar antara Rp15 juta hingga Rp30 juta. Sementara itu, warga dengan rumah rusak berat masuk dalam skema pembangunan hunian tetap. Sebelum Huntap selesai, pemerintah menawarkan dua pilihan, yakni tinggal di Huntara atau menetap sementara di rumah kerabat atau rumah sewa dengan dukungan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Pemerintah menetapkan DTH sebesar Rp600.000 per kepala keluarga setiap bulan. Bantuan ini diberikan selama maksimal enam bulan atau hingga hunian tetap selesai dibangun. Untuk wilayah Sumatera Barat, pemerintah telah menyalurkan 1.867 DTH kepada warga terdampak setelah melakukan validasi data bersama Badan Pusat Statistik.
Ketersediaan Logistik Tetap Terjamin
Kepala BNPB Suharyanto memastikan bahwa warga yang menempati Huntara tetap memperoleh hak logistik secara penuh. BNPB menyiapkan beberapa skema distribusi sesuai kondisi lapangan. Jika lokasi Huntara memungkinkan warga memasak secara mandiri, pemerintah menyediakan bahan pangan. Sebaliknya, jika kondisi tidak memungkinkan, BNPB menyiapkan dapur umum.
Selain itu, BNPB membuka akses bagi penghuni Huntara yang membutuhkan peralatan memasak. Petugas di lapangan siap membantu memenuhi kebutuhan dasar agar aktivitas sehari-hari warga dapat berjalan dengan baik.
Progres Pembangunan Huntara di Sumatera Barat
BNPB mencatat kebutuhan Huntara di Sumatera Barat mencapai 417 unit. Di Kabupaten Agam, pemerintah menargetkan pembangunan 385 unit Huntara, dengan 117 unit telah selesai. Kabupaten Padang Pariaman berhasil menyelesaikan seluruh 74 unit yang direncanakan. Sementara itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota, 34 dari 60 unit telah rampung, dan di Kabupaten Pesisir Selatan, 42 dari 62 unit sudah siap huni.
Pemerintah terus memantau progres pembangunan agar seluruh kebutuhan hunian sementara dapat terpenuhi sesuai rencana.
Kesaksian Warga Penghuni Huntara
Salah seorang warga penghuni Huntara, Welmi Asmar (41), mengaku merasakan perbedaan signifikan setelah pindah dari lokasi pengungsian ke hunian sementara. Ia menilai fasilitas Huntara cukup memadai bagi keluarganya.
Sebelumnya, Welmi bersama puluhan keluarga lain harus berbagi satu ruang kelas sekolah dasar sebagai tempat mengungsi. Kondisi tersebut terasa sempit dan kurang nyaman. Dengan adanya Huntara, ia dan keluarganya kini memiliki ruang yang lebih layak untuk beristirahat dan beraktivitas.
Sumatera Barat Masuki Fase Transisi Pemulihan
BNPB menyatakan bahwa Sumatera Barat kini telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Meski demikian, pemerintah pusat tetap aktif mendampingi pemerintah daerah. Transisi ini menunjukkan bahwa berbagai kebutuhan dasar warga mulai terpenuhi dan kondisi lapangan berangsur membaik.
Pemerintah juga mencatat kemajuan signifikan dalam perbaikan infrastruktur. Sebagian besar jalan nasional dan provinsi yang sempat terputus kini telah kembali tersambung. Saat ini, hanya satu ruas jalan nasional di kawasan Lembah Anai yang masih dalam tahap perbaikan terbatas.
Mulainya pemanfaatan Huntara di Sumatera Barat menjadi tonggak penting dalam proses pemulihan pascabencana. Pemerintah berupaya memastikan warga terdampak dapat menjalani kehidupan yang lebih layak sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun. Melalui koordinasi lintas lembaga, penyediaan bantuan berkelanjutan, dan percepatan pembangunan, pemerintah berharap masyarakat Sumatera Barat dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
