Wacana Iran Keluar dari NPT Menguat, Ini Risiko Besar bagi Teheran

Iran Keluar Dari NPT kembali menjadi isu penting setelah sejumlah anggota parlemen membicarakan opsi tersebut. Pembahasan muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Teheran dan belum meredanya persoalan program nuklir negara itu.

Meski terdengar sebagai langkah besar, pemerintah Iran belum menetapkannya sebagai kebijakan resmi. Perdebatan masih berlangsung dan belum menghasilkan kesepakatan politik di dalam negeri.

Anggota Parlemen Iran Ghasem Ravanbakhsh mengungkapkan bahwa parlemen telah menerima usulan mengenai penarikan diri dari Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Sementara itu, Ebrahim Rezaei dari Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri mendukung opsi tersebut.

Rezaei melihat penarikan diri sebagai salah satu cara untuk merespons tekanan ekonomi Amerika Serikat.

Namun, Iran sebenarnya sudah beberapa kali memunculkan gagasan serupa. Wacana tersebut biasanya menguat ketika hubungan Teheran dengan Washington dan negara-negara Barat memburuk.

Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya. Iran bisa benar-benar mempertimbangkan penarikan diri. Namun, Teheran juga dapat menggunakan isu NPT untuk memperkuat posisinya dalam perundingan.

Mengapa Keanggotaan NPT Penting bagi Iran?

Iran menjadi bagian dari NPT sejak 1970. Keanggotaan tersebut mengikat Teheran pada komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.

Di sisi lain, NPT tidak melarang penggunaan energi nuklir untuk kebutuhan sipil. Negara anggota tetap dapat mengembangkan teknologi atom untuk tujuan damai sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebanyak 191 negara menjadi bagian dari perjanjian tersebut. NPT memiliki tiga tujuan besar. Perjanjian ini berupaya membatasi penyebaran senjata nuklir, mendukung pemanfaatan teknologi nuklir secara damai, dan mendorong pelucutan senjata.

NPT juga menyediakan mekanisme bagi negara yang ingin mengakhiri keanggotaannya.

Pasal X mengatur bahwa negara dapat mengambil langkah tersebut ketika kepentingan tertingginya terancam. Namun, pemerintah terkait harus memberikan pemberitahuan tiga bulan sebelum penarikan berlaku.

Pemberitahuan tersebut harus menjangkau negara anggota lain dan Dewan Keamanan PBB. Negara yang ingin keluar juga perlu menyampaikan alasan atas keputusannya.

Artinya, secara hukum, Iran keluar dari NPT merupakan langkah yang memungkinkan. Tantangan terbesar justru muncul dari dampak setelah keputusan itu diambil.

Status Program Nuklir Iran Menambah Kekhawatiran

Perdebatan mengenai NPT tidak bisa dilepaskan dari perkembangan program nuklir Teheran.

Data IAEA menunjukkan Iran memiliki sekitar 440 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen. Angka tersebut mendapat perhatian karena uranium untuk senjata membutuhkan tingkat kemurnian sekitar 90 persen.

Dengan demikian, tingkat pengayaan Iran masih berada di bawah ambang tersebut. Meski begitu, kemurniannya telah jauh melampaui tingkat yang biasanya menjadi perhatian dalam program nuklir sipil.

Pengawasan internasional terhadap material tersebut juga menghadapi kendala.

Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025. Setelah serangan itu, inspektur IAEA tidak dapat memastikan keberadaan sebagian besar material yang menjadi perhatian.

Situasi semakin rumit pada bulan berikutnya.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani aturan yang menangguhkan akses inspektur IAEA pada Juli 2025. Iran mengaitkan kebijakan tersebut dengan keamanan fasilitas nuklirnya.

Akibatnya, kemampuan lembaga internasional untuk mengawasi aktivitas nuklir Iran menjadi semakin terbatas.

Keluar dari NPT Bisa Memperbesar Tekanan terhadap Teheran

Keputusan meninggalkan NPT tidak otomatis memberikan keuntungan bagi Iran.

Behrooz Bayat, pakar nuklir yang pernah menjadi konsultan IAEA, melihat risiko besar dari langkah tersebut. Menurut penilaiannya, negara lain dapat membaca penarikan Iran sebagai perubahan penting dalam arah kebijakan nuklir Teheran.

Kecurigaan terhadap kemungkinan pengembangan senjata nuklir berpotensi meningkat.

Jika persepsi tersebut menguat, tekanan politik internasional dapat bertambah. Iran juga berisiko menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat.

Dampaknya bahkan dapat merambah bidang keamanan.

Negara-negara yang menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman mungkin mengevaluasi kembali pendekatan mereka. Situasi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan munculnya ketegangan militer baru.

Oleh sebab itu, ancaman untuk meninggalkan NPT dapat memiliki nilai strategis tersendiri. Teheran bisa menggunakannya sebagai instrumen diplomatik tanpa langsung menghadapi seluruh konsekuensi penarikan diri.

Bertahan di NPT Justru Memberikan Ruang Strategis

Shahin Modarres dari Universitas LUISS di Roma melihat persoalan ini dari sisi berbeda. Ia menilai status Iran sebagai anggota NPT masih memberikan keuntungan strategis.

Iran saat ini tetap berada di dalam kerangka perjanjian. Pada saat yang sama, Teheran telah mempersempit akses pengawasan internasional.

Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian.

Negara lain harus menilai kemampuan nuklir Iran berdasarkan informasi yang lebih terbatas. Mereka juga tidak dapat dengan mudah menentukan arah kebijakan Teheran.

Jika Iran resmi meninggalkan NPT, ketidakpastian itu dapat berkurang.

Penarikan diri akan mengirim pesan politik yang jauh lebih tegas. Negara lain mungkin menganggap Teheran telah mengambil arah baru terkait program nuklirnya.

Dengan tetap menjadi anggota, Iran masih memiliki ruang untuk mempertahankan posisi yang lebih fleksibel.

Aturan Tiga Bulan Menimbulkan Risiko Tersendiri

Prosedur penarikan NPT juga dapat menciptakan masa yang sensitif bagi Iran.

Pasal X memberikan tenggat pemberitahuan selama tiga bulan. Iran tidak dapat meninggalkan perjanjian secara mendadak tanpa mengikuti mekanisme tersebut.

Dalam periode itu, negara lain memiliki kesempatan untuk merespons.

Amerika Serikat dan Israel dapat meninjau kembali perkembangan program nuklir Iran. Pemerintah lain juga bisa meningkatkan aktivitas diplomatik atau mengambil kebijakan baru.

Persediaan uranium dengan pengayaan 60 persen tentu akan menjadi perhatian utama.

Karena alasan tersebut, ancaman meninggalkan NPT bisa memberikan daya tawar tanpa menciptakan risiko sebesar penarikan resmi.

Program Nuklir Sipil Juga Bisa Terkena Dampak

Konsekuensi lain menyangkut pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

NPT tidak hanya berbicara mengenai larangan penyebaran senjata. Perjanjian ini juga menjadi bagian dari kerangka kerja sama nuklir sipil internasional.

Iran masih menjalankan proyek nuklir untuk kebutuhan nonmiliter. Rusia menjadi salah satu negara yang terlibat dalam sektor tersebut.

Keterlibatan Moskwa antara lain terlihat pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr.

Status Iran di luar NPT dapat membuat kerja sama pada masa depan menjadi lebih rumit. Pemerintah dan perusahaan dari negara lain harus mempertimbangkan persoalan hukum serta politik yang baru.

Kesepakatan yang sudah ada juga mungkin memerlukan penilaian lebih lanjut.

Dengan demikian, meninggalkan NPT tidak hanya berdampak terhadap hubungan Iran dengan negara Barat. Kebijakan tersebut juga dapat memengaruhi hubungan Teheran dengan mitra nuklirnya.

Belum Ada Kesepakatan di Dalam Iran

Wacana Iran keluar dari NPT masih menghadapi persoalan politik domestik.

Rahman Ghahremanpour, analis yang berbasis di Teheran, mencatat bahwa gagasan tersebut sudah beberapa kali muncul. Namun, pemerintah belum pernah menjadikannya sebagai kebijakan final.

Hambatan hukum menjadi salah satu pertimbangan. Perbedaan pandangan politik di dalam Iran juga masih menjadi faktor penting.

Tidak adanya konsensus membuat keputusan penarikan diri belum dapat dianggap sebagai sesuatu yang pasti.

Pengalaman Korea Utara turut memberikan gambaran mengenai kompleksitas persoalan ini.

Pyongyang menyatakan keluar dari NPT pada 2003. Komunitas internasional kemudian memperlakukan Korea Utara sebagai negara yang berada di luar perjanjian tersebut.

Meski demikian, sejumlah dokumen PBB masih menunjukkan adanya perdebatan mengenai status formal penarikan itu.

NPT sendiri tidak mengharuskan Dewan Keamanan PBB menyetujui keputusan sebuah negara untuk keluar. Pemerintah terkait hanya perlu menjalankan mekanisme pemberitahuan sesuai ketentuan.

Wacana NPT Bisa Menjadi Kartu Politik Iran

Untuk saat ini, pembicaraan mengenai NPT tampaknya memiliki nilai strategis bagi Teheran.

Ancaman penarikan diri dapat memberikan tekanan kepada Amerika Serikat. Iran juga bisa menggunakannya untuk mendorong negara-negara Eropa agar lebih fleksibel dalam perundingan.

Pilihan untuk benar-benar keluar membawa konsekuensi yang jauh lebih besar.

Teheran berisiko menghadapi tekanan ekonomi tambahan. Kekhawatiran mengenai program nuklir Iran juga dapat meningkat secara drastis.

Pada saat yang sama, situasi keamanan berpotensi memburuk. Hubungan nuklir sipil dengan negara mitra pun bisa menghadapi hambatan.

Karena itu, Iran memiliki alasan untuk mempertahankan statusnya di NPT sambil terus menggunakan isu penarikan sebagai daya tawar.

Keputusan akhir tetap bergantung pada perkembangan politik di dalam Iran. Hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa juga akan memainkan peran besar.

Selama belum ada konsensus, Iran keluar dari NPT kemungkinan tetap menjadi opsi politik. Teheran dapat terus menggunakan wacana tersebut dalam persaingan diplomatik seputar program nuklirnya.